MASYARAKAT POLITIK

A. Pengertian Politik
Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk monodualis, artinya selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang pada dasarnya ingin selalu bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lain, sehingga terbentuklah apa yang disebut masyarakat. Menurut Mac iver, masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang tertib/ teratur. Diantara hubungan yang dilakukan antarmanusia terdapat suatu hubungan yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Hubungan tersebut adalah hubungan politik. Sebagai gambaran terhadap politik, ada beberapa pendapat tentang pengertian politik. antara lain :
1. Joyce Mitchell dalam bukunya Political Analisis and Public Policy, Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakansanaan umum untuk masyarakat seluruhnya.
2. Karl W Deutsch : Politik adalah pengambilan keputusan-keputusan pribadi oleh orang, seorang, dan bahwa keputusan-keputusan semacam itu berbeda dengan pemgambilan keputusan-keputusan pribadi oleh orang seorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan-keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai, yaitu menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh deutchs dan kawannya dianggap sebagai kapal dan pemerintah bertindak sebagai nakhodanya.
3. Harold Lasswell dalam bukunya Who gets What, When and How. : Politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, bagaimana.
4

B.Keberadaan Manusia Sebagai Insan Politik
Sebagai Insan politik, manusia adalah elemen pokok yang melaksanakan aktifitas-aktifitas politik kenegaraan, baik sebagai aktor utama maupun sebagai obyek tujuan :
Negara sebagai suatu organisasi merupakan suatu sistem politik menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan tertentu. Agar tujuan tersebut tercapai, setiap insan politik harus dapat menunjukan partisipasi dalam kegiatan yang berkaitan dengan warga negara pribadi (private citizen) yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan warga negara dalam bentuk partisipasi politik, antara lain :
a. Terbentuknya organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan kegiatan, dan sebgagi penyalur aspirasi rakyat untuk menentukan kebijaksanaan negara.
b. Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol masyarakat.
c. Pelaksanaan pemilu sebagai kesempatan warga negara untuk memakai hak miliknya.
d. Munculnya kelompok-kelompok kotemporer yang memberi warna dalam pemerintahan, protes misal unjuk rasa.
Bentuk partisispasi politik bukan hanya melalui partai politik, tetapi juga dapat dilakukan melalui kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang dapat memainkan peran untuk emempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.
Namun demikian, tidak semua orang berpartisipasi dal;am kegiatan politik. Ada anggota masyarakat yang engan berhubungan dengan kegiatan politik dengan cara menarik diri atau tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik. Keengganan tersebut dapat dipengaruhi barbagai faktor seperti : kekecewaan dalam sistem politik, ketidaktahuan informasi, atau tiadanya pilihan politik yang sesuai dengan keinginan seseorang.
Bentuk partisipasi poloitik menurut Gabriel Almond adalah sebagai berikut :
5
a. Konvensional : pemberian suara, diskusi kelompok, kegiatan kampanye, pengajuan revisi.
b. Nonkonvensional : berdemonstrasi, konfrontasi, mogok, Tindak kekerasan politik( harta benda, perusakan, pemboman, dan pembakaran ), Tindak kekerasan terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, revolusi.
Selain bentuk partisipasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara berikut :
a. Ikut pemilihan dala pemilu.
b. Menjadi anggota aktif dalam partai politik
c. Duduk dalam lembaga politik seperti presiden, DPR, MPR
d. Mengadakan dialog dengan wakil rakyat
e. Berkampanye
Kampanye politik sebagai bentuk partisipasi politik merupakan bagian tak terpisahkan dalam pemilihan umum Metode dan teknik kampanye yang digunakan setiap partai sangat beragam. Kampanye dapat dibedakan menjadi kampanye langsung, kampanye tidak langsung, kampanye monologis, dan kampanye dialogis. Hal-hal dilarang dalam pelaksanaan kampanye menurut UU No 12/ 2003 tentang pemilihan umum adalah :
a. Mempersoalkan ideologi negara Pancasila dan UUD 1945
b. Menghina orang, agama, suku, ras, golongan, serta partai politik
c. Menghasut dan mengadu dombakelompok masyarakat
d. Mengganggu ketertiban umum
e. Mengancam untuk melkaukan kekerasan
f. Menggunakan fasilitas pemerintah dan sarana ibadah
g. Menggerakan masa dari suatu daerah ke daerah lain.

C. Ciri-Ciri masyarakat Politik
Masyarakat politik adalah masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan aktivitas tertentu yang berhubungan dengan bagaimana cara-cara memperoleh kekuasaan usaha-usaha mempertahankan kekuasaan, menggunakan kekuasaan, wewenang dan bagaimana cara menghambat penggunaan kekuasaan,
6

pengendalian kekuasaan dan sebagainya. Dengan kata lain masyarakat politik adalah masyarakat yang sadar politik atau masyarakat yang keikutsertaan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan bernegaranya.
Masyarakat politik terdiri dari elite politik dan massa politik serta menjadi peserta rutin dalam kompetensi politik harus dibangun sebagai komponen masyarakat yang mempunyai etika politik dalam demokrasi.
Ciri-ciri masyarakat politik antara lain sebagai berikut :
a. Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum
b. Bersifat kritis dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan : menerima sebagaimana adanya, menolak dengan alasan tertentu, diam tanpa memberiakn reaksi apa-apa.
c. Memiliki komitmen terhadap partai politik yang menjadi pilihannya
d. Dalam penyelesaian masalah lebih suka menggunakan cara dialog atau musyawarah.

D. Dinamika Politik Indonesia

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, gagasan demo0krasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang menonjol. Para pemimpin bangsa saat itu sepakat untuk memilih demokrasii dal;am kehidupan bernegara yang kemudian dituangkan dalam UUD 1945. Secara umum, dinamika perjalanan politik di Indonesia di baggi dalam empat periode :
1. Periode Demokrasi Liberal (1945-1959)
a. Presiden memegang peranan Eksekutif, Legislatif, yudikatif dengan bantuan komite Nasional.
b. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, Komite nasinal diserahi kekuasaan Legislatif dan menetapkan GBHN
c. Tanggal 14 November 1945 terjadi perubahan dari Sistem Pemerintah Presidensil menjadi Parlementer
7

d. Konstitusi RIS menerapkan perlementerrisme dan federalisme
e. 17 agustus 1950 RIS resmi bubar, Indonesia kembali ke bentuk kesatuan
2. Periode Demokrasi terpimpin ( 1959-1965)
a. Keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 kembali ke Sistem demokrasi terpimpin
b. Demokrasi sangat lemah sedangkan kekuasaan presiden menjadi sangat kuat
c. Banyak penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945 :
Penyimpangan konsepsi, pemerintahan cenderung memusat, presiden seumur hidup, presiden membubarkan hasil pemilu 1955, hak budget DPR tidak berjalan setelah tahun 1960, politik cenderung ke poros-porosan.
3. Periode demokrasi Pancasila Orde Baru ( 1966-1998)
Orde baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakan kembali kepada kemurnian Pancasila dan UUD 1945. Dinamika politik periode orde baru dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan sebagai berikut :
a. Pemerintahan titik berat pada perekonomian
b. Mengekang hak-hak politik dan demokrasi
c. Menggiring masyarakat ke arah otoritan
d. Golkar mejadi single majority dan mendominasi semua partai
e. Selau dibayangi oleh kontrol da penetrasi birokrasi yang sangat kuat
f. Pemerintahan berjalan tanpa kontrol masyarakat.
4. periode Demokrasi Pancasila Reformasi ( 1998-sekarang)
a. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak dalam hak-hak
b. Upaya pemrwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa
c. Adanya keberanian menyatakan pendapatnya ke badan legislatif
d. Media massa diberi kebebasan
e. Pembatasan masa jabatan presiden, dan presiden dipilih langsung oleh rakyat
8

E. Komunikasi Politik
Komunikasi politik salah satu input dari sistem politik yang menggambarkan proses informasi politik. Fungsi komunikasi politik antara lain adalah sebagai berikut :
a. Cara penyerahan sejumlah tuntutan dan dukungan
b. Sebagai penghubung pemerintah dengan rakyat
c. Sebagi umpan balik kebijaksanaan politik
d. Sarana sosialisasi politik kepada masyarakat
e. Sebagai kontrol sosial
Bentuk-bentuk komunikasi politik antara lain :
a. Komunikasi horisontal yaitu keterlibatan antara menerima dan memeberi seimbang
b. Komunikasi pola linier yaitu merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan pola-pola kepemimpinan otoriter.

About Kurwinda Kristi

muda beda dan bahagia
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to MASYARAKAT POLITIK

  1. pengertian masyarakat politik dan insan politik, menurut ahli kok gk d bhas jga?

  2. arham says:

    refrensinya gak adakah?? informasi atau tulisannya kan jadi gak kuat dan meragukan tanpa adanya refrensi..🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s